Definisi Hukum

Apa itu Konsultan HAKI Terdaftar?

Konsultan HAKI Terdaftar adalah profesi keahlian khusus yang memiliki kompetensi di bidang kekayaan intelektual, telah lulus ujian kualifikasi resmi, mengangkat sumpah, dan terdaftar dalam buku daftar umum di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Konsultan HAKI berwenang secara hukum mewakili pemohon dalam pengurusan pendaftaran, perpanjangan, tanggapan penolakan, oposisi, hingga mediasi sengketa merek, paten, dan hak cipta.
Advertisement

Dasar Hukum

PP No. 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual jo. UU No. 20 Tahun 2016

Contoh Kasus & Penerapan

Proses pendaftaran merek atau paten dipenuhi dengan rintangan prosedural dan potensi penolakan. Menggunakan jasa Konsultan HAKI memastikan Anda melewati tahap 'Pemeriksaan Substantif' dengan argumen hukum yang kuat agar merek Anda tidak ditolak DJKI.

Butuh bantuan terkait Konsultan HAKI Terdaftar?

Temukan Konsultan Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Pemeriksaan Formalitas MerekNice ClassificationPerjanjian Lisensi MerekRahasia DagangIndikasi GeografisDesain Industri

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.