Definisi Hukum

Apa itu Pemeriksaan Formalitas Merek?

Pemeriksaan Formalitas Merek adalah tahapan evaluasi awal yang dilakukan oleh pemeriksa DJP/DJKI untuk memverifikasi kelengkapan persyaratan administratif dan teknis permohonan pendaftaran merek, seperti kejelasan etiket/logo merek, identitas pemohon, pembayaran biaya pendaftaran, dan ketepatan pemilihan kelas barang/jasa. Tahapan ini diselesaikan paling lama 15 hari kerja.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Contoh Kasus & Penerapan

Anda mengajukan pendaftaran logo bisnis via portal e-Status DJKI. Petugas pemeriksa formalitas memeriksa apakah resolusi gambar etiket merek jelas dan surat kuasa konsultan HAKI telah ditandatangani. Jika ada kekurangan dokumen, Anda diberikan waktu 2 bulan untuk melengkapinya.

Butuh bantuan terkait Pemeriksaan Formalitas Merek?

Temukan Pengacara Hak Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Paten InvensiMasa Sanggah MerekSertifikat Desain IndustriPendaftaran Merek (First to File)Nice ClassificationKonsultan HAKI TerdaftarPerjanjian Lisensi Merek

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.