Definisi Hukum

Apa itu Masa Sanggah Merek?

Masa Sanggah Merek (Masa Pengumuman) adalah periode waktu selama 2 bulan di mana permohonan pendaftaran merek diumumkan secara terbuka dalam Berita Resmi Merek oleh DJKI untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atau pemilik merek lain mengajukan keberatan (oposisi) tertulis jika permohonan tersebut dinilai melanggar hak merek terdahulu.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 14 sampai Pasal 17 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Contoh Kasus & Penerapan

Permohonan merek Anda lolos pemeriksaan formalitas dan diterbitkan di Berita Resmi Merek DJKI. Selama 60 hari ke depan, kompetitor bisnis berhak memantau publikasi tersebut dan mengajukan surat keberatan resmi jika logo Anda dinilai meniru merek terdaftar milik mereka.

Butuh bantuan terkait Masa Sanggah Merek?

Temukan Pengacara Hak Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Syarat Kebaruan (Novelty) PatenPaten InvensiSertifikat Desain IndustriPendaftaran Merek (First to File)Pemeriksaan Formalitas MerekNice ClassificationPerjanjian Lisensi MerekSanggahan Merek

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.