Definisi Hukum

Apa itu Syarat Kebaruan (Novelty) Paten?

Syarat Kebaruan (Novelty) adalah prinsip mutlak hukum paten yang mensyaratkan suatu invensi tidak boleh sama dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya kepada publik (prior art), baik secara tertulis, lisan, demonstrasi, maupun penggunaan nyata di Indonesia atau di luar negeri, sebelum tanggal penerimaan permohonan paten.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Contoh Kasus & Penerapan

Anda menemukan mekanisme transmisi mesin sepeda listrik yang sangat hemat daya. Jika Anda mempublikasikan cara kerja mesin tersebut di jurnal ilmiah atau YouTube sebelum mendaftarkannya ke DJKI, syarat kebaruan (novelty) akan gugur dan permohonan paten Anda ditolak mentah-mentah.

Butuh bantuan terkait Syarat Kebaruan (Novelty) Paten?

Temukan Konsultan Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Hak Prioritas (Paris Convention)Permohonan Paten PCTPemeriksaan Substantif PatenPaten InvensiMasa Sanggah MerekSertifikat Desain IndustriPaten

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.