Definisi Hukum

Apa itu Pemeriksaan Substantif Paten?

Pemeriksaan Substantif Paten adalah tahapan pengujian mendalam yang dilakukan oleh pemeriksa paten ahli DJKI terhadap spesifikasi invensi, klaim paten, kebaruan, langkah inventif, serta keterterapannya dalam industri. Permohonan pemeriksaan substantif wajib diajukan oleh pemohon dengan membayar biaya resmi paling lambat 36 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 50 sampai Pasal 57 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Contoh Kasus & Penerapan

Setelah masa publikasi paten selesai, tim legal Anda mengajukan permohonan pemeriksaan substantif. Pemeriksa paten DJKI akan membandingkan klaim teknologi Anda dengan database paten global (WIPO, USPTO) untuk memastikan tidak ada invensi kembar yang mendahului.

Butuh bantuan terkait Pemeriksaan Substantif Paten?

Temukan Konsultan Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Hak Prioritas (Paris Convention)Permohonan Paten PCTPerpanjangan Merek DagangSyarat Kebaruan (Novelty) PatenPaten InvensiSertifikat Desain IndustriPaten

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.