Definisi Hukum

Apa itu Permohonan Paten PCT?

Permohonan Paten PCT (Patent Cooperation Treaty) adalah sistem permohonan paten internasional terpadu yang memungkinkan inventor mencari perlindungan paten secara simultan di lebih dari 150 negara anggota melalui satu permohonan tunggal dalam satu bahasa. Sistem ini memberikan perpanjangan waktu hingga 30 atau 31 bulan sebelum memasuki fase nasional di tiap negara tujuan.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 29 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten jo. Patent Cooperation Treaty (PCT)

Contoh Kasus & Penerapan

Perusahaan bioteknologi Anda di Bandung menemukan alat diagnosa medis inovatif. Dengan mengajukan permohonan PCT via DJKI/WIPO, Anda memiliki waktu 30 bulan untuk mencari investor global dan memilih negara tujuan ekspansi (seperti AS, Eropa, Jepang) sebelum membayar biaya paten penuh di masing-masing negara.

Butuh bantuan terkait Permohonan Paten PCT?

Temukan Konsultan Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Lisensi PatenPengalihan Hak atas MerekPerpanjangan Merek DagangSyarat Kebaruan (Novelty) PatenHak Prioritas (Paris Convention)Pemeriksaan Substantif Paten

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.