Definisi Hukum

Apa itu Hak Prioritas (Paris Convention)?

Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek, paten, atau desain industri di negara anggota Konvensi Paris (Paris Convention) dengan menggunakan tanggal penerimaan permohonan pertama kali di negara asal sebagai tanggal efektif pendaftaran. Jangka waktu hak prioritas adalah 6 bulan untuk merek dan desain industri, serta 12 bulan untuk paten.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 1 angka 17 dan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek jo. Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Contoh Kasus & Penerapan

Anda mendaftarkan merek produk di Indonesia pada tanggal 1 Januari. Anda dapat mendaftarkan merek yang sama di Amerika Serikat atau Jepang pada bulan Mei dengan mengklaim hak prioritas tanggal 1 Januari, sehingga permohonan kompetitor yang masuk di AS pada bulan Maret akan terkalahkan.

Butuh bantuan terkait Hak Prioritas (Paris Convention)?

Temukan Konsultan Paten / Pengacara Hak Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Pengalihan Hak atas MerekPermohonan Paten PCTPerpanjangan Merek DagangSyarat Kebaruan (Novelty) PatenPaten InvensiPemeriksaan Substantif Paten

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.