Definisi Hukum

Apa itu Perpanjangan Merek Dagang?

Perpanjangan Merek Dagang adalah prosedur hukum untuk memperbarui masa perlindungan merek terdaftar yang akan habis masa berlakunya (10 tahun) untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya secara berulang. Permohonan perpanjangan dapat diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir, atau paling lambat 6 bulan setelah tanggal berakhir dengan dikenai denda keterlambatan.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 35 sampai Pasal 38 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Contoh Kasus & Penerapan

Merek restoran Anda terdaftar sejak tahun 2016 dan akan kedaluwarsa pada tahun 2026. Anda wajib mengajukan permohonan perpanjangan dan melampirkan surat pernyataan bahwa merek tersebut masih aktif digunakan dalam perdagangan agar hak eksklusif logo tidak gugur menjadi domain publik.

Butuh bantuan terkait Perpanjangan Merek Dagang?

Temukan Pengacara Hak Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Lisensi PatenPengalihan Hak atas MerekInvensi yang Dapat DipatenkanMerek DagangHak Prioritas (Paris Convention)Permohonan Paten PCTPemeriksaan Substantif Paten

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.