Definisi Hukum

Apa itu Royalti?

Royalti adalah pembayaran yang diberikan kepada pemilik hak kekayaan intelektual (hak cipta, paten, merek) atas penggunaan HAKI tersebut oleh pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Besarnya biasanya dihitung sebagai persentase dari pendapatan atau penjualan, atau bisa juga berupa jumlah tetap per unit.
Advertisement

Dasar Hukum

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Contoh Kasus & Penerapan

Anda memegang hak paten atas teknologi filter air. Sebuah perusahaan ingin menggunakan teknologi Anda dalam produknya. Anda membuat perjanjian lisensi: perusahaan membayar royalti 3% dari setiap unit terjual kepada Anda. Makin laris produk mereka, makin besar pendapatan royalti Anda.

Butuh bantuan terkait Royalti?

Temukan Pengacara / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Royalti?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Pendaftaran Merek (First to File)Pembajakan HAKIPerjanjian Lisensi MerekMerek (Brand)Plagiarisme (Pelanggaran Hak Cipta)Merek DagangLisensi HAKIHak Cipta

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.