Definisi Hukum

Apa itu Sertifikat Merek?

Sertifikat Merek adalah akta bukti otentik kepemilikan hak eksklusif atas merek yang diterbitkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia melalui DJKI setelah permohonan pendaftaran merek dinyatakan lulus seluruh tahapan pemeriksaan formalitas, pengumuman publik, dan pemeriksaan substantif. Sertifikat merek berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan berfungsi sebagai bukti kepemilikan mutlak di hadapan hukum dan pengadilan.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 22 sampai Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Contoh Kasus & Penerapan

Jangan mengira pendaftaran selesai saat Anda menerima bukti bayar. Anda baru benar-benar terlindungi secara hukum ketika Sertifikat Merek fisik atau elektronik sudah terbit. Proses ini bisa memakan waktu 1 hingga 2 tahun.

Butuh bantuan terkait Sertifikat Merek?

Temukan Konsultan Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Oposisi MerekPenghapusan MerekPatenSanggahan MerekSengketa MerekMerek DagangPemeriksaan Substantif Merek

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.