Definisi Hukum

Apa itu Oposisi Merek?

Oposisi merek adalah keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap permohonan pendaftaran merek yang sudah dipublikasikan DJKI — sebelum merek tersebut resmi terdaftar. Alasan oposisi: merek yang dimohonkan mirip atau identik dengan merek yang sudah terdaftar. Oposisi harus diajukan dalam 2 bulan sejak merek dipublikasikan.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 16–24 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek

Contoh Kasus & Penerapan

DJKI mempublikasikan permohonan merek 'Nusatara' untuk produk minuman. Anda memiliki merek 'Nusatara' yang sudah terdaftar untuk produk makanan. Meski kelasnya berbeda, merek yang mirip bisa membingungkan konsumen. Anda mengajukan oposisi ke DJKI dalam 2 bulan agar merek tersebut ditolak.

Butuh bantuan terkait Oposisi Merek?

Temukan Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

DJKIKelas MerekMadrid ProtocolSanggahan MerekPendaftaran Merek (First to File)Sertifikat MerekPemeriksaan Substantif Merek

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.