Definisi Hukum

Apa itu Pemeriksaan Substantif Merek?

Pemeriksaan Substantif Merek adalah tahapan audit yuridis mendalam yang dilakukan oleh pemeriksa merek ahli DJKI untuk menilai apakah permohonan merek memiliki daya pembeda, tidak bersifat generik/deskriptif, dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lain dalam kelas barang/jasa yang sejenis. Tahapan ini menentukan apakah merek akan disetujui terdaftar atau diterbitkan usulan penolakan resmi.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 20 sampai Pasal 24 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Contoh Kasus & Penerapan

Banyak pendaftaran merek ditolak di tahap ini karena nama mereknya terlalu deskriptif. Misalnya, Anda tidak bisa mendaftarkan merek 'Kopi Manis' untuk produk minuman kopi, karena itu adalah kata umum milik publik.

Butuh bantuan terkait Pemeriksaan Substantif Merek?

Temukan Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Sertifikat MerekOposisi MerekPenghapusan MerekMadrid ProtocolSanggahan MerekPendaftaran Merek (First to File)Sengketa Merek

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.