Definisi Hukum

Apa itu Mogok Kerja?

Mogok kerja adalah tindakan kolektif karyawan menghentikan atau memperlambat pekerjaan sebagai bentuk tekanan dalam perselisihan hubungan industrial. Mogok kerja adalah hak karyawan yang dilindungi undang-undang — jika dilakukan secara sah: berdasarkan perselisihan yang nyata, didahului pemberitahuan 7 hari ke pengusaha dan Disnaker, dan tidak melanggar ketertiban umum.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 137–145 UU No. 13 Tahun 2003

Contoh Kasus & Penerapan

Serikat pekerja di pabrik Anda mengumumkan mogok kerja karena perusahaan tidak juga membayar tunjangan hari raya. Mereka mengirim surat pemberitahuan ke manajemen dan Dinas Ketenagakerjaan 7 hari sebelumnya. Ini mogok kerja yang sah — perusahaan tidak boleh memecat atau menghukum karyawan yang ikut mogok.

Butuh bantuan terkait Mogok Kerja?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Mogok Kerja?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

TripartitSurat PeringatanBipartitOutsourcingPHIBPJS Ketenagakerjaan

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.