Definisi Hukum

Apa itu NIB?

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas tunggal bagi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission). NIB menggantikan berbagai izin lama seperti SIUP, TDP, dan API. Dengan NIB, pelaku usaha sudah bisa mulai beroperasi untuk kegiatan usaha berisiko rendah dan menengah rendah.

Dasar Hukum

PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Contoh Kasus & Penerapan

Anda baru mendirikan usaha kuliner kecil. Tanpa perlu mengurus SIUP dan TDP secara terpisah, Anda cukup daftar di oss.go.id, mengisi data usaha, dan NIB terbit dalam hitungan menit. NIB Anda juga berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) jika sewaktu-waktu butuh impor bahan baku.

Butuh bantuan terkait NIB?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

SIUP OSS Due Diligence Hukum Berita Negara PMA Joint Venture PT Perorangan

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.