Definisi Hukum

Apa itu OSS?

OSS (Online Single Submission) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara online yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM. Melalui OSS (oss.go.id), pelaku usaha bisa mendapatkan NIB, izin usaha, sertifikasi standar, dan berbagai izin terkait dalam satu platform tanpa harus datang ke berbagai instansi.

Dasar Hukum

PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Contoh Kasus & Penerapan

Anda mendirikan usaha kafe. Melalui OSS, Anda mendapatkan NIB dalam 30 menit, izin usaha mikro kecil (IUMK) otomatis terbit, dan izin lokasi dicek secara digital berdasarkan zonasi. Tidak perlu antre di kantor pemerintah. Semua dokumen perizinan tersimpan digital di akun OSS Anda.

Butuh bantuan terkait OSS?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

SIUP Joint Venture NIB Lembaran Negara Berita Negara PMA

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.