Definisi Hukum

Apa itu SIUP?

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) adalah izin yang sebelumnya wajib dimiliki perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Sejak berlakunya sistem OSS dan NIB pada 2021, SIUP telah digantikan oleh NIB sebagai izin operasional terintegrasi. Namun, perusahaan yang sudah memiliki SIUP lama tetap diakui sampai batas waktu berlaku habis.

Dasar Hukum

Permendag No. 36 Tahun 2007 (lama); telah dihapus oleh PP No. 5 Tahun 2021

Contoh Kasus & Penerapan

Rekan bisnis lama Anda masih menyerahkan SIUP dalam berkas legalitas perusahaannya. Ini masih valid jika belum habis masa berlakunya. Namun untuk perusahaan baru yang didirikan setelah 2021, tidak ada lagi SIUP — yang ada adalah NIB dari sistem OSS.

Butuh bantuan terkait SIUP?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

NIB Lembaran Negara Surat Keterangan Domisili Perusahaan OSS Berita Negara PMA

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.