Definisi Hukum

Apa itu Surat Keterangan Domisili Perusahaan?

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) adalah surat yang menyatakan lokasi resmi sebuah perusahaan beroperasi, diterbitkan oleh kelurahan atau kecamatan setempat. SKDP diperlukan untuk mengurus berbagai perizinan usaha. Namun sejak berlakunya sistem OSS, kebutuhan SKDP sudah banyak dikurangi untuk usaha tertentu.

Dasar Hukum

Permendagri No. 17 Tahun 2016; telah disederhanakan oleh PP No. 5 Tahun 2021

Contoh Kasus & Penerapan

Anda menyewa kantor di Jakarta Selatan untuk mendirikan PT. Sebelum mengurus NPWP perusahaan di KPP, Anda perlu menyertakan SKDP yang membuktikan PT Anda berdomisili di alamat tersebut. SKDP diurus ke kelurahan setempat dengan membawa akta pendirian dan bukti sewa kantor.

Butuh bantuan terkait Surat Keterangan Domisili Perusahaan?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

SIUP CV Yayasan Lembaran Negara Berita Negara Firma

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.