Definisi Hukum

Apa itu Roya?

Roya adalah pencoretan atau penghapusan catatan Hak Tanggungan dari sertifikat tanah, setelah kredit atau utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut lunas. Tanpa roya, catatan beban di sertifikat tetap ada — dan tanah Anda secara resmi masih terlihat terbebani meski utang sudah lunas.

Dasar Hukum

Pasal 22 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; Pasal 63 PP No. 24 Tahun 1997

Contoh Kasus & Penerapan

KPR Anda lunas. Bank menyerahkan sertifikat beserta dokumen roya. Anda harus membawa dokumen tersebut ke BPN untuk mengurus pencoretan. Jika diabaikan, sertifikat masih tertera 'dibebani Hak Tanggungan' dan akan mempersulit transaksi jual beli di masa depan.

Butuh bantuan terkait Roya?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Akta Pemberian Hak Tanggungan Subrogasi Pemecahan Sertifikat Hak Tanggungan APHT Pengecekan Sertifikat

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.