Definisi Hukum

Apa itu Tanah Negara?

Tanah Negara adalah tanah yang tidak terikat oleh hak perseorangan mana pun — dikuasai langsung oleh negara. Bukan berarti tanah tersebut kosong atau boleh diduduki bebas. Siapa pun yang ingin menggunakan tanah negara harus terlebih dahulu mendapatkan hak atas tanah (seperti HGU, HGB, atau Hak Pakai) dari negara melalui BPN.

Dasar Hukum

Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)

Contoh Kasus & Penerapan

Tetangga Anda mengklaim tanah kosong di belakang perumahan adalah 'tanah tak bertuan' dan boleh ditempati. Faktanya, tanah tersebut adalah tanah negara yang jika ditempati tanpa hak bisa berujung pada gugatan pengosongan oleh pemerintah.

Butuh bantuan terkait Tanah Negara?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Penetapan Lokasi Pengosongan Lahan Zona Nilai Tanah Tanah Wakaf Ganti Rugi Pengadaan Tanah Zonasi

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.