Definisi Hukum

Apa itu Ahli Waris Golongan I?

Ahli waris Golongan I adalah kelompok ahli waris dengan prioritas tertinggi dalam pewarisan berdasarkan KUHPerdata: anak-anak kandung beserta keturunannya (cucu, cicit) dan janda atau duda yang masih hidup. Keberadaan ahli waris Golongan I menghabiskan hak waris Golongan II — orang tua dan saudara kandung tidak mendapat warisan apapun jika ada Golongan I.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 852–861 KUHPerdata

Contoh Kasus & Penerapan

Seseorang meninggal meninggalkan istri, 2 anak kandung, dan ibu kandung yang masih hidup. Istri dan 2 anak masuk Golongan I. Harta dibagi tiga bagian sama rata di antara istri dan 2 anak. Ibu kandung tidak mendapat bagian apapun karena terdesak oleh Golongan I.

Butuh bantuan terkait Ahli Waris Golongan I?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Ahli Waris Golongan I?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Ahli Waris Golongan IISurat Pernyataan Ahli WarisAkta Pernyataan MewarisPenetapan Pengadilan NegeriAkta Keterangan Hak WarisWasiat

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.