Definisi Hukum

Apa itu Penetapan Pengadilan Negeri?

Penetapan Pengadilan Negeri adalah keputusan hakim dalam perkara yang tidak bersifat sengketa (perkara voluntair/sepihak) — berbeda dari putusan yang dikeluarkan untuk perkara sengketa antar pihak. Penetapan digunakan untuk mengesahkan berbagai tindakan hukum: pengangkatan anak, pengesahan wasiat, penunjukan wali, atau perubahan nama.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Contoh Kasus & Penerapan

Anda ingin mengadopsi seorang anak. Setelah memenuhi persyaratan administrasi di Dinas Sosial, permohonan pengangkatan anak Anda diajukan ke Pengadilan Negeri. Hakim akan menerbitkan Penetapan yang menyatakan anak tersebut sah menjadi anak Anda secara hukum.

Butuh bantuan terkait Penetapan Pengadilan Negeri?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Penetapan Pengadilan Negeri?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Ahli Waris Golongan IAhli Waris Golongan IIHibahSurat Wasiat OlografisAkta Pernyataan MewarisWasiat

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.