Definisi Hukum

Apa itu Akta Keterangan Hak Waris?

Akta Keterangan Hak Waris adalah akta otentik yang dibuat oleh Notaris untuk menetapkan siapa saja ahli waris yang berhak atas warisan. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibanding SKW kelurahan karena dibuat di hadapan pejabat umum. Wajib digunakan oleh WNI keturunan Tionghoa dan WNA.

Dasar Hukum

Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Contoh Kasus & Penerapan

Seorang WNI keturunan Tionghoa meninggal dunia. Untuk memindahkan properti ke ahli waris, Notaris membuat Akta Keterangan Hak Waris yang menyebutkan anak-anak sebagai ahli waris sah. Akta ini kemudian digunakan sebagai dasar balik nama di BPN.

Butuh bantuan terkait Akta Keterangan Hak Waris?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Surat Pernyataan Ahli Waris Ahli Waris Golongan I Akta Pernyataan Mewaris Ahli Waris Golongan II Harta Peninggalan Surat Keterangan Waris

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.