Definisi Hukum

Apa itu Surat Keterangan Waris?

Surat Keterangan Waris (SKW) adalah dokumen yang menyebutkan siapa saja ahli waris sah dari seseorang yang meninggal dunia. Kewenangan penerbit berbeda berdasarkan golongan warga: WNI asli Pribumi → ditandatangani ahli waris disaksikan 2 orang dan dikuatkan Kelurahan + Kecamatan; WNI keturunan Tionghoa dan WNA → dibuat di hadapan Notaris dalam bentuk Akta Keterangan Hak Waris.
Advertisement

Dasar Hukum

Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria No. DPT/12/63/12/69; SEMA No. 3 Tahun 1963

Contoh Kasus & Penerapan

Ibu Anda meninggal dunia dan meninggalkan rekening bank. Bank mewajibkan SKW sebelum dana bisa dicairkan oleh ahli waris. Tanpa SKW, dana di rekening tersebut tidak bisa diakses oleh siapa pun.

Butuh bantuan terkait Surat Keterangan Waris?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Surat Keterangan Waris?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

WarisSurat Pernyataan Ahli WarisAkta Pernyataan MewarisMawarisAkta Keterangan Hak WarisHarta PeninggalanBoedel

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.