Definisi Hukum

Apa itu Mawaris?

Mawaris adalah hukum waris Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan bagi Muslim Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Porsi masing-masing ahli waris ditentukan secara ketat oleh syariat: anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan (2:1), janda mendapat ⅛ jika ada anak, dan ¼ jika tidak ada anak.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 171–191 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991); UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Contoh Kasus & Penerapan

Seorang Muslim meninggal dengan meninggalkan istri, 1 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Setelah dihitung, istri mendapat ⅛, anak laki-laki mendapat 7/12, dan anak perempuan mendapat 7/24 dari total harta bersih.

Butuh bantuan terkait Mawaris?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Mawaris?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

WarisHarta PeninggalanSurat Keterangan WarisAhli WarisBoedelPewaris

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.