Definisi Hukum

Apa itu Akta Berita Acara RUPS?

Akta Berita Acara RUPS adalah akta Notaris yang mencatat dan mengesahkan segala keputusan yang diambil dalam RUPS — termasuk daftar hadir, agenda, pembahasan, dan hasil voting. Tanpa akta ini, keputusan RUPS tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan tidak bisa dilaksanakan oleh instansi terkait.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 77–90 UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT)

Contoh Kasus & Penerapan

RUPS PT Anda memutuskan menambah modal dasar dari Rp 1 miliar menjadi Rp 5 miliar. Perubahan ini memerlukan perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapat persetujuan Kemenkumham. Untuk mengurus itu, Anda perlu Akta Berita Acara RUPS dari Notaris yang hadir langsung dalam rapat tersebut.

Butuh bantuan terkait Akta Berita Acara RUPS?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Dewan KomisarisInbrengRUPSRUPSLBDireksiKomisaris Independen

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.