Definisi Hukum

Apa itu RUPS?

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) adalah forum tertinggi pengambilan keputusan dalam sebuah PT — di atas direksi dan komisaris. Kewenangan eksklusif RUPS mencakup: mengubah Anggaran Dasar, mengangkat/memberhentikan direksi dan komisaris, menyetujui laporan tahunan, dan membubarkan perusahaan. Keputusan RUPS biasanya dituangkan dalam akta Notaris.

Dasar Hukum

Pasal 75–91 UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT)

Contoh Kasus & Penerapan

Pemegang saham sepakat mengganti direktur utama yang kinerjanya buruk. Keputusan ini hanya bisa diambil di RUPS — direksi dan komisaris tidak bisa mengganti direktur utama sendiri. Notaris hadir, membuat Berita Acara RUPS, dan akta tersebut didaftarkan ke Kemenkumham.

Butuh bantuan terkait RUPS?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Modal Disetor Akta Berita Acara RUPS Modal Ditempatkan Perseroan Terbatas (PT)RUPSLB Direksi Inbreng

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.