Definisi Hukum

Apa itu Modal Disetor?

Modal disetor adalah bagian dari modal ditempatkan yang sudah benar-benar masuk ke kas PT — dibayar tunai atau dikonversi dari aset nyata. Modal disetor wajib 100% dari modal ditempatkan. Bukti setoran diperlukan saat mengurus pengesahan Kemenkumham dan pembukaan rekening bank perusahaan.

Dasar Hukum

Pasal 33–34 UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT)

Contoh Kasus & Penerapan

Modal ditempatkan PT Anda Rp 400 juta. Anda dan rekan masing-masing mentransfer Rp 200 juta ke rekening PT. Bukti transfer ini disertakan saat Notaris mengajukan pengesahan ke Kemenkumham. Modal disetor = Rp 400 juta — sama dengan modal ditempatkan.

Butuh bantuan terkait Modal Disetor?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

RUPSLB Inbreng Modal Ditempatkan Anggaran Dasar RUPS Modal Dasar

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.