Definisi Hukum

Apa itu Anggaran Dasar?

Anggaran Dasar (AD) adalah dokumen konstitusi sebuah perseroan terbatas — memuat nama, tujuan, modal, struktur organisasi, dan tata cara pengambilan keputusan. Anggaran Dasar wajib dibuat dalam akta Notaris dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM agar PT sah berdiri.

Dasar Hukum

Pasal 8 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Contoh Kasus & Penerapan

Anda mendirikan PT baru. Notaris membuat Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar: nama perusahaan, bidang usaha, modal dasar Rp 1 miliar, susunan direksi dan komisaris. Setelah Kemenkumham mengesahkan, PT Anda resmi berbadan hukum.

Butuh bantuan terkait Anggaran Dasar?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Akta Pendirian Modal Disetor Modal Ditempatkan Perseroan Terbatas (PT)PT Perorangan Modal Dasar

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.