Definisi Hukum

Apa itu Akta Pendirian?

Akta Pendirian adalah akta Notaris yang menjadi 'akta kelahiran' sebuah badan hukum (PT, CV, Yayasan, Perkumpulan). Isinya memuat Anggaran Dasar dan identitas para pendiri. Akta Pendirian PT wajib mendapat pengesahan Kemenkumham untuk berlaku sebagai badan hukum. Tanpa pengesahan, PT hanya dianggap sebagai persekutuan perdata.

Dasar Hukum

Pasal 7–10 UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT)

Contoh Kasus & Penerapan

Anda dan dua rekan mendirikan PT bersama. Kalian datang ke Notaris, menandatangani Akta Pendirian yang memuat nama PT, bidang usaha, dan komposisi saham. Notaris mengajukan pengesahan ke Kemenkumham secara online. Setelah terbit SK pengesahan, PT Anda sah berdiri.

Butuh bantuan terkait Akta Pendirian?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Modal Ditempatkan Perseroan Terbatas (PT)PT Perorangan Modal Dasar Actio Pauliana Anggaran Dasar

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.