Definisi Hukum

Apa itu RUPSLB?

RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) adalah RUPS yang diadakan di luar jadwal rapat tahunan — untuk membahas hal-hal yang mendesak dan tidak bisa menunggu RUPS tahunan. Contoh: pergantian direksi mendadak, perubahan Anggaran Dasar, atau keputusan strategis besar. RUPSLB bisa dipanggil oleh direksi, komisaris, atau pemegang saham mayoritas.

Dasar Hukum

Pasal 78–79 UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT)

Contoh Kasus & Penerapan

Direktur Utama PT Anda tiba-tiba mengundurkan diri di tengah tahun. Daripada menunggu RUPS tahunan 8 bulan lagi, pemegang saham memanggil RUPSLB dalam 14 hari untuk memilih direktur pengganti. Keputusan RUPSLB dituangkan dalam akta Notaris.

Butuh bantuan terkait RUPSLB?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Akta Berita Acara RUPS Dewan Komisaris Inbreng Modal Disetor RUPS Direksi

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.