Definisi Hukum

Apa itu Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)?

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah payung hukum hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau badan hukum atas hasil olah pikir kreasi intelektual manusia yang menghasilkan produk bernilai ekonomi. HAKI terbagi menjadi dua cabang utama: Hak Cipta (seni, literatur, software, musik) dan Hak Kekayaan Industri (merek dagang, paten teknologi, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, dan desain tata letak sirkuit terpadu).
Advertisement

Dasar Hukum

UU No. 28/2014 (Hak Cipta), UU No. 20/2016 (Merek), UU No. 13/2016 (Paten), UU No. 31/2000 (Desain Industri)

Contoh Kasus & Penerapan

HAKI itu ibarat sertifikat tanah, tapi untuk ide Anda. Tanpa pendaftaran resmi, ide secemerlang apa pun bisa diklaim oleh kompetitor secara legal, dan Anda tidak akan bisa menuntut ganti rugi.

Butuh bantuan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)?

Temukan Konsultan Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Kekayaan Intelektual (HAKI)Penolakan Relatif Permohonan MerekHak Moral PenciptaHak CiptaKomisi Banding PatenKomisi Banding Merek

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.