Definisi Hukum

Apa itu Komisi Banding Paten?

Komisi Banding Paten adalah badan khusus independen yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding atas keputusan penolakan permohonan paten oleh pemeriksa paten DJKI, atau perbaikan uraian invensi, klaim, dan gambar setelah permohonan diberi paten. Permohonan banding harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan paten.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 61 sampai Pasal 74 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Contoh Kasus & Penerapan

Invensi teknologi baterai Anda ditolak pemeriksa paten karena dianggap tidak mengandung langkah inventif. Melalui kuasa Konsultan Paten terdaftar, Anda menyusun memori banding teknis ke Komisi Banding Paten untuk membuktikan kebaruan ilmiah invensi Anda.

Butuh bantuan terkait Komisi Banding Paten?

Temukan Konsultan Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Kekayaan Intelektual (HAKI)Penolakan Relatif Permohonan MerekHak Kekayaan Intelektual (HAKI)Penolakan Mutlak Permohonan MerekHak CiptaKomisi Banding MerekPaten

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.