Definisi Hukum

Apa itu Penolakan Mutlak Permohonan Merek?

Penolakan Mutlak adalah penolakan pendaftaran merek oleh DJKI karena merek tersebut secara intrinsik bertentangan dengan hukum dan norma kesusilaan, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum (domain publik/generik), merupakan tanda umum yang lazim, memuat keterangan yang menyesatkan mengenai mutu/manfaat, atau hanya memuat kata yang semata-mata menerangkan barang itu sendiri.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 20 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Contoh Kasus & Penerapan

Anda mencoba mendaftarkan kata 'Susu Murni' untuk produk minuman susu sapi kemasan, atau kata 'Kopi Enak' untuk produk bubuk kopi. DJKI akan mengeluarkan penolakan mutlak karena kata-kata tersebut hanya menerangkan sifat produk dan tidak memiliki daya pembeda bagi konsumen.

Butuh bantuan terkait Penolakan Mutlak Permohonan Merek?

Temukan Pengacara Hak Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Penolakan Relatif Permohonan MerekKomisi Banding PatenKomisi Banding MerekMerek Terkenal (Well-Known Mark)Itikad Tidak Baik (Bad Faith) MerekMerek Jasa

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.