Definisi Hukum

Apa itu Hak Pakai?

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah negara atau tanah milik orang lain, sesuai dengan perjanjian yang mengaturnya. Hak Pakai adalah satu-satunya hak atas tanah yang bisa dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) dan badan hukum asing di Indonesia.

Dasar Hukum

Pasal 41–43 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA); PP No. 18 Tahun 2021

Contoh Kasus & Penerapan

Seorang ekspatriat warga negara Belanda ingin membeli properti di Bali. Ia tidak bisa mendapatkan SHM. Satu-satunya jalur legal adalah dengan mendapatkan Hak Pakai atas tanah yang statusnya SHM milik WNI.

Butuh bantuan terkait Hak Pakai?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Hak Guna Bangunan (HGB)Hak Pengelolaan Hak Guna Usaha Balik Nama Sertifikat PPAT Hak Guna Bangunan

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.