Definisi Hukum

Apa itu Hak Retensi?

Hak retensi adalah hak seseorang untuk menahan benda milik orang lain yang ada di tangannya, sampai tagihan yang berkaitan dengan benda itu dibayar lunas. Ini berbeda dari hak jaminan — hak retensi tidak memberi hak untuk menjual benda tersebut, hanya menahan.

Dasar Hukum

Pasal 1812 KUHPerdata; Pasal 576 KUHDagang

Contoh Kasus & Penerapan

Anda memperbaiki mobil di bengkel. Setelah selesai, Anda tidak mampu bayar ongkos Rp 5 juta. Bengkel berhak menahan mobil Anda sampai Anda melunasi tagihan — ini hak retensi. Bengkel tidak boleh menjual mobil Anda tanpa proses hukum, hanya menahan.

Butuh bantuan terkait Hak Retensi?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

⚖️

Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Hak Retensi?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →

✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi

Istilah Terkait

Bunga Moratoir Tanggung Renteng Subrogasi Ganti Rugi Novasi Batal Demi Hukum

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.