Definisi Hukum

Apa itu Kasasi?

Kasasi adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Alasan kasasi terbatas: hakim tidak menerapkan hukum atau salah menerapkan hukum, hakim melampaui wewenangnya, atau cara mengadili tidak sesuai ketentuan. MA hanya memeriksa aspek hukum — bukan fakta-fakta persidangan.

Dasar Hukum

Pasal 244–258 KUHAP

Contoh Kasus & Penerapan

Pengadilan Tinggi menguatkan vonis 3 tahun penjara terhadap Anda. Pengacara Anda menilai hakim salah menerapkan pasal dalam dakwaan. Anda mengajukan kasasi ke MA dalam 14 hari. MA memeriksa apakah penerapan hukumnya sudah benar — bukan mengulang pemeriksaan saksi dari awal.

Butuh bantuan terkait Kasasi?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

⚖️

Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Kasasi?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →

✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi

Istilah Terkait

Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Banding Mediasi Dading Sita Jaminan

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.