Definisi Hukum

Apa itu Kuasa Mutlak?

Kuasa mutlak adalah surat kuasa yang tidak bisa dicabut oleh pemberi kuasa dan mengandung hak kepemilikan di dalamnya. Dalam konteks jual beli tanah, kuasa mutlak sering digunakan sebagai 'jalur pintas' berbahaya — penjual memberikan kuasa tak terbatas kepada pembeli untuk menjual dan menerima hasilnya. Praktik ini dilarang keras karena membuka celah penyalahgunaan.
Advertisement

Dasar Hukum

Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak; Pasal 39 PP No. 24 Tahun 1997

Contoh Kasus & Penerapan

Seorang pembeli meminta penjual menandatangani surat kuasa mutlak karena AJB tidak bisa segera dibuat. Waspada: ini sangat berbahaya. Dengan kuasa mutlak, pembeli bisa menjual tanah ke pihak lain tanpa persetujuan Anda. PPAT juga dilarang membuat AJB berdasarkan kuasa mutlak.

Butuh bantuan terkait Kuasa Mutlak?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Kuasa Mutlak?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

NotarisFidusiaSurat KuasaLegalisasi AktaPPATWaarmerking

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.