Definisi Hukum

Apa itu Surat Kuasa?

Surat Kuasa adalah dokumen yang memberikan wewenang kepada seseorang (penerima kuasa) untuk bertindak mewakili pemberi kuasa dalam melakukan tindakan hukum tertentu. Surat Kuasa bisa dibuat di bawah tangan atau di hadapan Notaris (akta kuasa). Kuasa berakhir saat tujuannya tercapai, dicabut, atau salah satu pihak meninggal.

Dasar Hukum

Pasal 1792–1819 KUHPerdata

Contoh Kasus & Penerapan

Anda ada di luar kota saat jadwal penandatanganan AJB tiba. Anda memberikan Surat Kuasa Notariil kepada adik Anda untuk menandatangani AJB atas nama Anda. PPAT akan meminta surat kuasa tersebut sebelum memperbolehkan adik Anda menandatangani akta.

Butuh bantuan terkait Surat Kuasa?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Protokol Notaris Notaris Fidusia Kuasa Mutlak Legalisasi Akta Waarmerking

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.