Definisi Hukum

Apa itu Nafkah Madhiyah?

Nafkah madhiyah adalah nafkah masa lampau yang belum dibayarkan suami kepada istri selama pernikahan berlangsung — utang nafkah yang menumpuk. Istri bisa menagih nafkah madhiyah ini melalui pengadilan, bahkan setelah bercerai. Besarnya dihitung dari jumlah yang seharusnya diberikan per bulan selama periode yang belum dibayar.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

Contoh Kasus & Penerapan

Selama 3 tahun terakhir pernikahan, suami tidak memberikan nafkah bulanan sama sekali padahal mampu. Saat bercerai, istri mengajukan tuntutan nafkah madhiyah sebesar Rp 5 juta × 36 bulan = Rp 180 juta. Pengadilan menilai kelayakannya dan bisa mengabulkan seluruh atau sebagian tuntutan.

Butuh bantuan terkait Nafkah Madhiyah?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Nafkah Madhiyah?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

KDRTNafkah AnakPenetapan WaliNafkah Mut'ahHak Asuh AnakNafkah Iddah

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.