Definisi Hukum

Apa itu Hak Asuh Anak?

Hak asuh anak (hadhanah) adalah hak dan kewajiban untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak pasca perceraian. Dalam hukum Islam, anak di bawah 12 tahun pada umumnya diasuh ibu — kecuali ibu terbukti tidak layak. Anak di atas 12 tahun bisa memilih sendiri. Hak asuh dapat dicabut jika pemegang hak asuh terbukti melalaikan atau menelantarkan anak.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 105–106 Kompilasi Hukum Islam; Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974

Contoh Kasus & Penerapan

Pasangan bercerai dengan 2 anak: usia 4 tahun dan 14 tahun. Anak 4 tahun diasuh ibu secara default. Anak 14 tahun diajak hakim bicara dan menyatakan ingin ikut ayah — pengadilan mengabulkan pilihannya. Keduanya tetap berhak mendapat nafkah dari ayah.

Butuh bantuan terkait Hak Asuh Anak?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Hak Asuh Anak?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Isbat NikahNafkah MadhiyahNafkah AnakAkta CeraiNafkah IddahPembatalan PerkawinanGugat Cerai

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.