Definisi Hukum

Apa itu Pembatalan Perkawinan?

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang menyatakan perkawinan tidak pernah terjadi secara hukum — karena ada syarat perkawinan yang dilanggar sejak awal (misalnya: bigami, masih dalam masa iddah, atau menikah tanpa wali yang sah). Berbeda dari perceraian: pembatalan berlaku surut sejak hari pernikahan.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 22–28 UU No. 1 Tahun 1974; Pasal 70–76 Kompilasi Hukum Islam

Contoh Kasus & Penerapan

Seorang pria menikahi wanita kedua tanpa izin istri pertama dan tanpa izin pengadilan. Istri pertama mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Jika dikabulkan, perkawinan kedua dianggap tidak pernah ada — anak yang lahir dari perkawinan kedua tetap sah sebagai anak si pria.

Butuh bantuan terkait Pembatalan Perkawinan?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Pembatalan Perkawinan?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Nafkah AnakAkta CeraiGugat CeraiIsbat NikahCerai TalakHak Asuh Anak

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.