Definisi Hukum

Apa itu Akta Cerai?

Akta Cerai adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh KUA (bagi Muslim) atau Dinas Dukcapil (bagi non-Muslim) setelah putusan perceraian pengadilan berkekuatan hukum tetap. Akta cerai bukan putusan pengadilan — melainkan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk mengubah status perkawinan di KTP, BPJS, dan dokumen lainnya.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975

Contoh Kasus & Penerapan

Perceraian Anda sudah diputus pengadilan dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Langkah berikutnya: minta pengadilan mengirimkan pemberitahuan ke KUA. KUA kemudian menerbitkan Akta Cerai untuk masing-masing pihak. Dokumen ini yang Anda gunakan untuk mengubah status di KTP dari 'kawin' menjadi 'cerai'.

Butuh bantuan terkait Akta Cerai?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Akta Cerai?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Gugat CeraiIsbat NikahHarta BawaanCerai TalakHak Asuh AnakPembatalan Perkawinan

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.