Definisi Hukum

Apa itu Harta Bawaan?

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum pernikahan berlangsung, serta harta yang diterima sebagai warisan atau hibah selama pernikahan. Harta bawaan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak — tidak otomatis menjadi harta bersama — kecuali diperjanjikan sebaliknya.

Dasar Hukum

Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Contoh Kasus & Penerapan

Sebelum menikah, Anda sudah memiliki sebidang tanah. Setelah menikah, tanah itu tetap milik Anda sepenuhnya — bukan harta bersama. Jika bercerai, pasangan Anda tidak berhak atas tanah tersebut.

Butuh bantuan terkait Harta Bawaan?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

⚖️

Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Harta Bawaan?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →

✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi

Istilah Terkait

Gugat Cerai Perjanjian Nominee Cerai Talak Akta Cerai Perjanjian Pascanikah Harta Bersama

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.