Definisi Hukum

Apa itu Perjanjian Pascanikah?

Perjanjian pascanikah (postnuptial agreement) adalah perjanjian pemisahan harta yang dibuat oleh suami-istri yang sudah menikah — bukan sebelum menikah. Sejak Putusan MK 2016, perjanjian ini diperbolehkan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga dan didaftarkan ke catatan sipil. Perjanjian harus dibuat di hadapan Notaris.

Dasar Hukum

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015; Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974

Contoh Kasus & Penerapan

Pasangan sudah menikah 5 tahun tanpa perjanjian pranikah. Suami ingin membeli properti secara kredit atas nama sendiri saja untuk investasi pribadi. Mereka membuat perjanjian pascanikah di Notaris yang memisahkan harta — properti baru itu jadi milik suami saja, bukan harta bersama.

Butuh bantuan terkait Perjanjian Pascanikah?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Penggantian Tempat Harta Bawaan Perjanjian Nominee Harta Bersama Fideicommis Perjanjian Pranikah

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.