Definisi Hukum

Apa itu Perjanjian Nominee?

Perjanjian nominee adalah perjanjian di mana seseorang (nominee) secara hukum bertindak sebagai pemilik aset atas nama orang lain (beneficial owner) yang sesungguhnya — biasanya untuk menghindari batasan kepemilikan asing. Praktik ini ilegal di Indonesia: WNA yang memakai nama WNI sebagai nominee untuk memiliki tanah SHM adalah perbuatan melawan hukum.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 26 UUPA; Putusan MA No. 2654 K/Pdt/2011

Contoh Kasus & Penerapan

Seorang WNA membayar tanah SHM tapi mendaftarkannya atas nama pasangan WNI-nya berdasarkan perjanjian nominee rahasia. Jika WNI tersebut meninggal atau memutuskan hubungan, WNA itu tidak memiliki hak hukum apapun atas tanah — karena perjanjian nomineenya batal demi hukum.

Butuh bantuan terkait Perjanjian Nominee?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Perjanjian Nominee?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Gugat CeraiPerjanjian PascanikahPenggantian TempatHarta BawaanHarta BersamaPerjanjian Pranikah

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.