Definisi Hukum

Apa itu Perjanjian Pranikah?

Perjanjian Pranikah (Prenuptial Agreement) adalah perjanjian tertulis yang dibuat calon suami-istri sebelum menikah di hadapan Notaris, yang mengatur pemisahan harta kekayaan selama dan/atau setelah pernikahan. Dengan perjanjian ini, harta yang diperoleh selama menikah tetap menjadi milik masing-masing pihak secara terpisah.

Dasar Hukum

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Contoh Kasus & Penerapan

Seorang pengusaha WNI ingin menikahi WNA. Tanpa Perjanjian Pranikah, properti atas nama WNI bisa bermasalah karena peraturan kepemilikan tanah oleh WNA. Dengan Perjanjian Pranikah yang memisahkan harta, aset properti WNI tetap aman secara hukum.

Butuh bantuan terkait Perjanjian Pranikah?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Penggantian Tempat Perjanjian Nominee Perjanjian Pascanikah Curator Warisan Harta Bersama Fideicommis

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.