Definisi Hukum

Apa itu Praperadilan?

Praperadilan adalah mekanisme pengawasan pengadilan terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penetapan tersangka. Jika polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa prosedur yang benar, tersangka bisa mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan status tersangkanya.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 77–83 KUHAP; Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014

Contoh Kasus & Penerapan

Anda ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Pengacara Anda menilai penetapan itu dilakukan tanpa dua alat bukti yang cukup. Anda mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika hakim mengabulkan, status tersangka Anda batal demi hukum — dan KPK harus memulai ulang proses penyidikan.

Butuh bantuan terkait Praperadilan?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Praperadilan?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

SP3Tertangkap TanganDakwaanPenangguhan PenahananP21TerdakwaTersangka

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.