Definisi Hukum

Apa itu Syarat Sah Perjanjian?

Perjanjian sah secara hukum Indonesia harus memenuhi empat syarat kumulatif: (1) Sepakat — kedua pihak setuju tanpa paksaan; (2) Cakap — pihak yang tanda tangan sudah dewasa dan tidak dalam pengampuan; (3) Hal tertentu — objek perjanjian jelas dan bisa ditentukan; (4) Sebab yang halal — tujuannya tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 1320 KUHPerdata

Contoh Kasus & Penerapan

Anda membuat perjanjian jual beli dengan anak berusia 15 tahun tanpa persetujuan orang tuanya. Syarat 'cakap hukum' tidak terpenuhi — perjanjian ini dapat dibatalkan atas permintaan orang tua si anak. Pastikan selalu memeriksa kecakapan hukum semua pihak sebelum menandatangani perjanjian apapun.

Butuh bantuan terkait Syarat Sah Perjanjian?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Syarat Sah Perjanjian?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Force Majeure (Keadaan Memaksa)Actio PaulianaAdvokatKlausula BakuPerikatanOvermacht

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.