Definisi Hukum

Apa itu Merek Kolektif?

Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya, yang didaftarkan dan dimiliki oleh suatu kelompok atau asosiasi pelaku usaha secara bersama-sama.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 46 sampai Pasal 51 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Contoh Kasus & Penerapan

Asosiasi pengrajin batik di sebuah kabupaten mendaftarkan merek dagang bersama untuk menjamin keaslian batik tulis produksi anggota koperasinya. Setiap anggota asosiasi berhak menempelkan merek kolektif tersebut pada produknya selama memenuhi standar uji kualitas organisasi.

Butuh bantuan terkait Merek Kolektif?

Temukan Pengacara Hak Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Merek Terkenal (Well-Known Mark)Itikad Tidak Baik (Bad Faith) MerekMerek JasaPerjanjian Kerahasiaan (NDA)Surat Pencatatan CiptaanPelanggaran Passing Off Merek

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.