Definisi Hukum

Apa itu Pelanggaran Passing Off Merek?

Pelanggaran Passing Off adalah perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha tidak sehat di mana suatu pelaku usaha dengan sengaja mengelabui konsumen dengan cara menjual barang atau jasanya seolah-olah barang/jasa tersebut berasal dari atau berafiliasi dengan pelaku usaha lain yang sudah memiliki reputasi merek mapan di pasaran.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 83 dan Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Contoh Kasus & Penerapan

Toko sepatu lokal mendesain kemasan dan logo strip yang sangat mirip dengan merek global terkemuka, sehingga pembeli awam terkecoh mengira sepatu tersebut adalah lini produk asli atau kolaborasi resmi. Pemilik merek asli dapat menuntut ganti rugi atas dasar passing off dan pemboncengan reputasi.

Butuh bantuan terkait Pelanggaran Passing Off Merek?

Temukan Pengacara Hak Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Merek Terkenal (Well-Known Mark)Merek JasaMerek KolektifPerjanjian Kerahasiaan (NDA)Sengketa MerekSurat Pencatatan CiptaanHak Ekonomi Pencipta

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.